Arbitration

Tinjauan Yuridis Terhadap “Dokumen Menentukan Yang Disembunyikan Pihak Lawan” Sebagai Alasan Pembatal Putusan Arbitrase

Tinjauan Yuridis Terhadap “Dokumen Menentukan Yang Disembunyikan Pihak Lawan” Sebagai Alasan Pembatal Putusan Arbitrase

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Diambil dari definisi menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UUAAPS”), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena berada “di luar” lingkup peradilan umum, maka arbitrase…

Read more

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan negeri ataupun arbitrase, para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Biasanya, keterangan ini diberikan secara lisan, walau tidak jarang pula ditemui berbentuk…

Read more

Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa dan Kaitannya dengan Permohonan Arbitrase

Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa dan Kaitannya dengan Permohonan Arbitrase

Oleh :    Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Daftar Hitam secara prinsip adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Negara(K/L/D/I) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa (“Penyedia”) yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (“PA/KPA”) berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/ atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan…

Read more

Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase

Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Dikutip dari situs hukumonline.com, secara umum pengertian ne bis in idem menurut Hukumpedia adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ne bis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dalam hukum pidana…

Read more

Pemberian Tanda Bintang DPR, Kontrak Tahun Jamak dan Permasalahan Hukumnya

Pemberian Tanda Bintang DPR, Kontrak Tahun Jamak dan Permasalahan Hukumnya

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Dalam praktek pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali dijumpai adanya pemberian tanda bintang *) yang diberikan oleh DPR/DPRD terhadap mata anggaran dari kegiatan dan jenis belanja masing-masing kementerian/lembaga/daerah. Adanya pemberian tanda bintang *) ini mengandung arti bahwa anggarannya tak boleh dicairkan sampai masalah yang menimbulkan tanda bintang itu diselesaikan.  Anggaran tidak…

Read more

Perjanjian Berbahasa Asing dan Kaitannya dengan Pembatalan Putusan Arbitrase

Perjanjian Berbahasa Asing dan Kaitannya dengan Pembatalan Putusan Arbitrase

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah RI secara resmi telah menerbitkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (“UU No. 24/2009”) yang bertujuan untuk menegaskan jati diri bangsa Indonesia dan identitas NKRI (vide Alinea Kedua Penjelasan Umum UU No. 24/2009). Sesuai konteksnya, di dalam…

Read more

Persetujuan Diam-Diam dalam Perkara Arbitrase

Persetujuan Diam-Diam dalam Perkara Arbitrase

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Persetujuan diam-diam atau silent consent menurut hukum perdata pada intinya adalah pernyataan kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dimana yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan/penolakan secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Dengan kata lain, tidak adanya gestur penolakan yang…

Read more

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Lokal

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Lokal

Oleh : Kamil Zacky Permandha, SH., MH Eksekusi memiliki arti Tahap pelaksanaan putusan hakim (executie/eksekusi) merupakan proses terakhir dari pada Hukum Acara Perdata. Dengan dilaksanakan tahap eksekusi diharapkan orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar orang lain dapat memperoleh haknya tersebut seperti sedia kala waktu perkara perdata tersebut belum diajukan kepada Hakim/Pengadilan; Eksekusi Putusan lembaga arbitrase lokal pada prinsipnya…

Read more

Perumusan Pihak dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc

Perumusan Pihak dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc

Oleh : Adhitya Yulwansyah, SH., MH Dari sisi bentuknya arbitrase dibedakan menjadi 2 jenis yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional/arbitrase Lembaga. Secara garis besar yang dimaksud arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk sementara untuk memeriksa suatu perkara dan akan dibubarkan setelah memberikan Putusan. Sedangkan arbitrase Lembaga adalah arbitrase yang dibentuk secara permanen dan tidak hanya dibentuk untuk memeriksa…

Read more

Peraturan Prosedur Lembaga Arbitrase Dan Kekuatan Mengikatnya

Peraturan Prosedur Lembaga Arbitrase Dan Kekuatan Mengikatnya

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE, CLi Dewasa ini, saat arus perdagangan barang/jasa semakin meningkat pesat, melibatkan banyak pelaku usaha serta melintasi batas-batas negara, adanya sengketa atas pelaksanaan perjanjian merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Terhadap kondisi tersebut, mau tidak mau pihak yang menderita kerugian jelas akan berusaha untuk mencari jalan untuk menyelesaikannya. Namun, penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat…

Read more

WhatsApp WhatsApp us