Entrepreneurs

Kiat-Kiat Debitur untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang terhadap Krediturnya pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 3

Kiat-Kiat Debitur untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang terhadap Krediturnya pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 3

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK No 11//POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“POJK 11/2020”) sebagai pedoman bagi Bank untuk dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur…

Read more

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya  Pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 2

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya Pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 2

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Melanjutkan pembahasan mengenai kiat-kiat debitur untuk melakukan restrukturisasi hutang pada masa pandemi Covid – 19 dalam Artikel sebelumnya. Selain mengaktifkan klausula force majeur dalam perjanjian yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan addendum, terdapat cara lain yang dapat ditempuh oleh debitur untuk melakukan restrukturisasi hutang kepada krediturnya dengan mempertimbangkan dirinya sudah tidak dapat…

Read more

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya Pada Masa Pandemi COVID – 19 : Bagian 1

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya Pada Masa Pandemi COVID – 19 : Bagian 1

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Sejak WHO mengumumkan virus Corona (atau yang lebih dikenal dengan nama Covid – 19) menjadi sebuah pandemi[1], hingga kini virus tersebut telah menyebar hampir di seluruh negara dan menginfeksi satu juta orang, bahkan menyebabkan puluhan ribu mengalami kematian. Kondisi demikian tentu menimbulkan kepanikan yang luar biasa di berbagai sektor usaha sehingga…

Read more

Kiat-kiat Membuat Perjanjian Leasing Tanpa Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 6 Januari 2020

Kiat-kiat Membuat Perjanjian Leasing Tanpa Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 6 Januari 2020

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan yang mengkonstruksi ulang ketentuan-ketentuan di dalam UU Fidusia, yakni Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. berikut penjelasannya serta Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji”. Diterbitkannya Putusan MK…

Read more

Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN

Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN

  Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Sesuai dengan ketentuan UUPT (vide Pasal 3 ayat (1)), sudah secara umum diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham dari suatu perseroan terbatas (“PT”) bersifat terbatas dimana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang…

Read more

Tinjauan Hukum PKWT dalam RUU Omnibus Law

Tinjauan Hukum PKWT dalam RUU Omnibus Law

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Sebagaimana dilansir dari detik.com, pada tanggal 12 Februari 2020, Pemerintah telah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (“RUUCK”) kepada DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Menurut situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, RUU tersebut diserahkan kepada DPR bersama dengan Surat Presiden (Surpres) dan naskah akademiknya. RUU yang juga disebut oleh…

Read more

Tinjauan Hukum Mengenai PHK Karena Alasan Efisiensi

Tinjauan Hukum Mengenai PHK Karena Alasan Efisiensi

Oleh : Aria Dipura Nata Atmadja, SH., CPL., CPCLE., CLi Seiring dengan semakin ketatnya laju persaingan bisnis, seringkali perusahaan menghadapi kondisi yang mengharuskan adanya penghematan atau efisiensi, baik berupa pengecilan, peleburan divisi, atau bahkan penutupan unit bisnis. Hal ini bisa jadi berujung kepada keputusan perusahaan untuk memangkas cost / pengeluaran, salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun demikian dalam…

Read more

Likuidasi, Proses Pemberesan Harta Perseroan Yang Lebih Menguntungkan Dibandingkan Kepailitan

Likuidasi, Proses Pemberesan Harta Perseroan Yang Lebih Menguntungkan Dibandingkan Kepailitan

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan dituntut untuk mampu menjaga kestabilan dan kesehatan finansialnya agar dapat survive dalam menghadapi persaingan global yang semakin keras dan menjalankan kegiatan bisnisnya secara berkesinambungan. Namun demikian, pada praktiknya tidak semua perusahaan mampu melakukannya sehingga berujung kepada ketidakmampuan perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnisnya lagi dan terpaksa melakukan suatu aksi korporasi…

Read more

Tinjauan Yuridis Terhadap “Dokumen Menentukan Yang Disembunyikan Pihak Lawan” Sebagai Alasan Pembatal Putusan Arbitrase

Tinjauan Yuridis Terhadap “Dokumen Menentukan Yang Disembunyikan Pihak Lawan” Sebagai Alasan Pembatal Putusan Arbitrase

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Diambil dari definisi menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UUAAPS”), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena berada “di luar” lingkup peradilan umum, maka arbitrase…

Read more

Urgensi Pendapat Ahli Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Urgensi Pendapat Ahli Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Oleh : Aria Dipura, SH, CPL., CPCLE., CLi   Pendahuluan Kekeliruan prosedur Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut “PBJ”) seringkali menjadi momok bagi pejabat atau kepala daerah karena tidak jarang harus berurusan dengan penegak hukum, bahkan menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini tidak heran karena sektor PBJ ini merupakan tergolong “basah” dan rentan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan berita yang diambil dari situs www.kompas.com,…

Read more

WhatsApp WhatsApp us