Procurement

Urgensi Pendapat Ahli Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Urgensi Pendapat Ahli Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Oleh : Aria Dipura, SH, CPL., CPCLE., CLi   Pendahuluan Kekeliruan prosedur Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut “PBJ”) seringkali menjadi momok bagi pejabat atau kepala daerah karena tidak jarang harus berurusan dengan penegak hukum, bahkan menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini tidak heran karena sektor PBJ ini merupakan tergolong “basah” dan rentan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan berita yang diambil dari situs www.kompas.com,…

Read more

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dan Permasalahan Hukumnya

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dan Permasalahan Hukumnya

Oleh :    Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Dalam pengaturan mengenai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditemui pada PerPres No. 16 Tahun 2018, selain dilakukan oleh Penyedia, pelaku pengadaan barang/jasa juga dapat dilakukan secara Swakelola (vide Pasal 91 ayat (1) huruf f). Swakelola berarti cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat atau Kelompok…

Read more

Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa dan Kaitannya dengan Permohonan Arbitrase

Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa dan Kaitannya dengan Permohonan Arbitrase

Oleh :    Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Daftar Hitam secara prinsip adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Negara(K/L/D/I) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa (“Penyedia”) yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (“PA/KPA”) berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/ atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan…

Read more

Pemberian Tanda Bintang DPR, Kontrak Tahun Jamak dan Permasalahan Hukumnya

Pemberian Tanda Bintang DPR, Kontrak Tahun Jamak dan Permasalahan Hukumnya

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Dalam praktek pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali dijumpai adanya pemberian tanda bintang *) yang diberikan oleh DPR/DPRD terhadap mata anggaran dari kegiatan dan jenis belanja masing-masing kementerian/lembaga/daerah. Adanya pemberian tanda bintang *) ini mengandung arti bahwa anggarannya tak boleh dicairkan sampai masalah yang menimbulkan tanda bintang itu diselesaikan.  Anggaran tidak…

Read more

Permasalahan Hukum dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa BUMN

Permasalahan Hukum dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa BUMN

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Di dalam proses pengadaan barang/ jasa, penunjukan langsung merupakan metode untuk langsung menetapkan satu atau lebih penyedia dengan diskresi dari pemberi kerja guna melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses tender. Metode Penunjukan langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Namun…

Read more

Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Barang / Jasa dan Permasalahan Hukumnya

Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Barang / Jasa dan Permasalahan Hukumnya

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Di dalam proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan keuangan negara, setelah ditetapkannya pemenang tender, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah penandatanganan kontrak antara Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (“PPK”). Terkait hal tersebut, di dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018  (“Perpres 16/2018”) khususnya pada Pasal 27, dapat diketahui terdapat beragam karakteristik kontrak…

Read more

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa : Tinjauan Kritis

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa : Tinjauan Kritis

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Menilik pada tingginya angka sengketa atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa antara pemerintah dan penyedia jasa yang berujung pada penyelesaian lewat lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan negeri maupun arbitrase membuat pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) pada tanggal 8 Juni 2018 menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18…

Read more

WhatsApp WhatsApp us