lembaga penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa

Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa dan Kaitannya dengan Permohonan Arbitrase

Posted 03/11/2018 in Arbitration, Business, civil law, Procurement

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Daftar Hitam secara prinsip adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Negara(K/L/D/I) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa (“Penyedia”) yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (“PA/KPA”) berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/ atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan…

Pemberian Tanda Bintang DPR, Kontrak Tahun Jamak dan Permasalahan Hukumnya

Posted 31/08/2018 in Arbitration, Business, civil law, Procurement

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Dalam praktek pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali dijumpai adanya pemberian tanda bintang *) yang diberikan oleh DPR/DPRD terhadap mata anggaran dari kegiatan dan jenis belanja masing-masing kementerian/lembaga/daerah. Adanya pemberian tanda bintang *) ini mengandung arti bahwa anggarannya tak boleh dicairkan sampai masalah yang menimbulkan tanda bintang itu diselesaikan. Anggaran tidak…

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa : Tinjauan Kritis

Posted 01/06/2018 in Arbitration, Business, Procurement

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Menilik pada tingginya angka sengketa atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa antara pemerintah dan penyedia jasa yang berujung pada penyelesaian lewat lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan negeri maupun arbitrase membuat pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) pada tanggal 8 Juni 2018 menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18…