Tag: mediasi

PHK dengan Alasan Force Majeur pada Masa Pandemi Covid – 19

PHK dengan Alasan Force Majeur pada Masa Pandemi Covid – 19

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Sejak WHO mengumumkan virus Corona (atau yang lebih dikenal dengan nama Covid – 19) menjadi sebuah pandemi, hingga kini virus tersebut telah menyebar hampir di seluruh negara dan menginfeksi lebih dari satu juta orang, bahkan menyebabkan puluhan ribu mengalami kematian. Kondisi demikian tentu menimbulkan kepanikan yang luar biasa di berbagai sektor…

Read more

Kiat-kiat Membuat Perjanjian Leasing Tanpa Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 6 Januari 2020

Kiat-kiat Membuat Perjanjian Leasing Tanpa Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 6 Januari 2020

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan yang mengkonstruksi ulang ketentuan-ketentuan di dalam UU Fidusia, yakni Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. berikut penjelasannya serta Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji”. Diterbitkannya Putusan MK…

Read more

Tinjauan Hukum Mengenai PHK Karena Alasan Efisiensi

Tinjauan Hukum Mengenai PHK Karena Alasan Efisiensi

Oleh : Aria Dipura Nata Atmadja, SH., CPL., CPCLE., CLi Seiring dengan semakin ketatnya laju persaingan bisnis, seringkali perusahaan menghadapi kondisi yang mengharuskan adanya penghematan atau efisiensi, baik berupa pengecilan, peleburan divisi, atau bahkan penutupan unit bisnis. Hal ini bisa jadi berujung kepada keputusan perusahaan untuk memangkas cost / pengeluaran, salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun demikian dalam…

Read more

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa : Tinjauan Kritis

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa : Tinjauan Kritis

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Menilik pada tingginya angka sengketa atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa antara pemerintah dan penyedia jasa yang berujung pada penyelesaian lewat lembaga penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan negeri maupun arbitrase membuat pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) pada tanggal 8 Juni 2018 menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18…

Read more

WhatsApp WhatsApp us