Tag: perdata

PHK dengan Alasan Force Majeur pada Masa Pandemi Covid – 19

PHK dengan Alasan Force Majeur pada Masa Pandemi Covid – 19

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Sejak WHO mengumumkan virus Corona (atau yang lebih dikenal dengan nama Covid – 19) menjadi sebuah pandemi, hingga kini virus tersebut telah menyebar hampir di seluruh negara dan menginfeksi lebih dari satu juta orang, bahkan menyebabkan puluhan ribu mengalami kematian. Kondisi demikian tentu menimbulkan kepanikan yang luar biasa di berbagai sektor…

Read more

Kiat-Kiat Debitur untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang terhadap Krediturnya pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 3

Kiat-Kiat Debitur untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang terhadap Krediturnya pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 3

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK No 11//POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“POJK 11/2020”) sebagai pedoman bagi Bank untuk dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur…

Read more

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya  Pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 2

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya Pada Masa Pandemi Covid – 19 : Bagian 2

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Melanjutkan pembahasan mengenai kiat-kiat debitur untuk melakukan restrukturisasi hutang pada masa pandemi Covid – 19 dalam Artikel sebelumnya. Selain mengaktifkan klausula force majeur dalam perjanjian yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan addendum, terdapat cara lain yang dapat ditempuh oleh debitur untuk melakukan restrukturisasi hutang kepada krediturnya dengan mempertimbangkan dirinya sudah tidak dapat…

Read more

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya Pada Masa Pandemi COVID – 19 : Bagian 1

Kiat-kiat Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya Pada Masa Pandemi COVID – 19 : Bagian 1

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Abstrak Sejak WHO mengumumkan virus Corona (atau yang lebih dikenal dengan nama Covid – 19) menjadi sebuah pandemi[1], hingga kini virus tersebut telah menyebar hampir di seluruh negara dan menginfeksi satu juta orang, bahkan menyebabkan puluhan ribu mengalami kematian. Kondisi demikian tentu menimbulkan kepanikan yang luar biasa di berbagai sektor usaha sehingga…

Read more

Likuidasi, Proses Pemberesan Harta Perseroan Yang Lebih Menguntungkan Dibandingkan Kepailitan

Likuidasi, Proses Pemberesan Harta Perseroan Yang Lebih Menguntungkan Dibandingkan Kepailitan

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan dituntut untuk mampu menjaga kestabilan dan kesehatan finansialnya agar dapat survive dalam menghadapi persaingan global yang semakin keras dan menjalankan kegiatan bisnisnya secara berkesinambungan. Namun demikian, pada praktiknya tidak semua perusahaan mampu melakukannya sehingga berujung kepada ketidakmampuan perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnisnya lagi dan terpaksa melakukan suatu aksi korporasi…

Read more

Urgensi Pendapat Ahli Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Urgensi Pendapat Ahli Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Oleh : Aria Dipura, SH, CPL., CPCLE., CLi   Pendahuluan Kekeliruan prosedur Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut “PBJ”) seringkali menjadi momok bagi pejabat atau kepala daerah karena tidak jarang harus berurusan dengan penegak hukum, bahkan menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini tidak heran karena sektor PBJ ini merupakan tergolong “basah” dan rentan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan berita yang diambil dari situs www.kompas.com,…

Read more

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase

Oleh      :               Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan negeri ataupun arbitrase, para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Biasanya, keterangan ini diberikan secara lisan, walau tidak jarang pula ditemui berbentuk…

Read more

Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase

Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Dikutip dari situs hukumonline.com, secara umum pengertian ne bis in idem menurut Hukumpedia adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ne bis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dalam hukum pidana…

Read more

Persetujuan Diam-Diam dalam Perkara Arbitrase

Persetujuan Diam-Diam dalam Perkara Arbitrase

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Pendahuluan Persetujuan diam-diam atau silent consent menurut hukum perdata pada intinya adalah pernyataan kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dimana yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan/penolakan secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Dengan kata lain, tidak adanya gestur penolakan yang…

Read more

Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Barang / Jasa dan Permasalahan Hukumnya

Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Barang / Jasa dan Permasalahan Hukumnya

Oleh : Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi Di dalam proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan keuangan negara, setelah ditetapkannya pemenang tender, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah penandatanganan kontrak antara Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (“PPK”). Terkait hal tersebut, di dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018  (“Perpres 16/2018”) khususnya pada Pasal 27, dapat diketahui terdapat beragam karakteristik kontrak…

Read more

WhatsApp WhatsApp us